Home » , , , , » Ahok akan HAPUS tentang jalur 3 in 1 di jakarta

Ahok akan HAPUS tentang jalur 3 in 1 di jakarta

Posted by Alnindo News on Selasa, 29 Maret 2016

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Ia telah membidik sejumlah kebijakan dan bertekad menghapusnya.

Terbaru, Ahok ingin mengkaji sistem 3 in 1 yang dinilainya tidak efektif. Keberadaan joki menjadikan sistem pembatasan kendaraan itu tidak berjalan. Apalagi, belakangan terkuak maraknya eksploitasi anak yang dijadikan joki membuat Ahok semakin yakin untuk menghapus kebijakan tersebut.

Ahok juga pernah melontarkan ide menghapus subsidi BBM di Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok telah menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan ingin menghapus biaya PBB bagi warga yang tinggal di rusun dan rumah di bawah Rp 1 miliar.Sumber(Detik.com)


Berikut 3 aksi Ahok:

Ahok akan menghapus kebijakan three in one di jalanan Jakarta menyusul maraknya kasus eksploitasi anak.

"Makanya saya lagi kaji three in one mungkin saya mau hapus saja," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Rencana semula, kebijakan 'tiga dalam satu' akan dihentikan apabila sistem Electronic Road Pricing (ERP) sudah berjalan. Namun menilik realitas terkini, yakni eksploitasi anak, ditambah tak efektifnya kebijakan itu, menurut Ahok, bisa jadi kebijakan three in one akan dihapus.

Sementara itu, Kapolda Irjen Pol Moechgiyarto berpendapat rencana penghapusan aturan 3 in 1 ini perlu ada semacam pengkajian terlebih dahulu dari sisi efisiensi dan efektifitasnya. Jika aturan itu dinilai tidak efektif dan efisien, ia setuju aturan tersebut dihapus.

"Kalau memang tidak banyak berguna ya kita hapus," imbuhnya.

Ahok mengemukakan ide subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi dihapus saja bila nanti kendaraan umum sudah memadai.

"Malahan boleh kalau bisa saya larang, saya ingin di Jakarta tak ada yang namanya BBM subsidi," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Bila subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dihapuskan, bukan berarti masyarakat tak bisa menikmati subsidi itu. Masyarakat bisa menaiki kendaraan umum untuk merasakan subsidi BBM.

Soal pembangunan transportasi Ibu Kota, Ahok sedang berusaha mengintegrasikan operator-operator ke dalam Busway, dengan bayaran sistem Rupiah per Kilometer. Dia mengatakan ada satu operator lagi yang setuju bergabung terintegrasi dengan Busway TransJakarta.

Pemprov DKI melalui Dinas Pelayanan Pajak (DPP) mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini diberlakukan hingga 31 Desember mendatang.

"Kalau enggak dihapusin denda, kamu enggak bisa bayar terus jadi tambah parah. Jadi kita hapus," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015).

Menurut Ahok, kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak mereka. Hal ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PKB dan BBNKB.

Penghapusan denda pajak tersebut teruang dalam Keputusan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2829 Tahun 2015 tentang Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penghapusan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun penghapusan sanksi administrasi itu dilakukan dengan cara penyesuaian sistem PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang telah berakhir masa pajaknya.

Selain itu, Ahok ingin menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi warga yang tinggal di rusun dan rumah di bawah Rp 1 miliar, Ia akan mengejar pembayarannya melalui pajak dari sektor hiburan.

PP Nomor 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa para pelaku usaha akan dikenakan pajak 1 persen jika jumlah omzetnya kurang dari Rp 4,7 miliar per tahun.

Thanks for reading & sharing Alnindo News

Previous
« Prev Post

Advertisement

alnindo electronics