Home » » RS Siloam Surabaya dihukum membayar Rp 200 juta kepada karyawannya

RS Siloam Surabaya dihukum membayar Rp 200 juta kepada karyawannya

Posted by Alnindo News on Selasa, 16 Agustus 2016


ALNews, Jakarta - RS Siloam International Hospitals Surabaya dihukum Mahkamah Agung (MA) untuk membayar Rp 200 juta kepada karyawannya, dr Arnold Bobby Soehartono. Sebab, foto dr Arnold dijadikan model iklan oleh RS Siloam International Hospitals Surabaya tanpa izin dr Arnold.

Kasus bermula saat dr Arnold difoto oleh pihak RS pada Desember 2011. Tanpa curiga, dr Arnold menerima 'model' dadakan itu dengan senang hati. Saat itu, pihak RS tidak menyebutkan kepentingan pengambilan foto tersebut. dr Arnold kaget sebab foto tersebut digunakan sebagai kepentingan komersial yaitu iklan RS Siloam International Hospitals Surabaya di brosur RS dan iklan di sebuah koran pada 16 April 2012 berjudul 'Emergency & Trauma Center Terbaik'.

Atas hal itu, dr Arnold mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Surabaya. Gayung bersambut. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan gugatan itu pada 13 April 2015. Majelis hakim menghukum RS International Hospitals Surabaya ke penggugat sebesar Rp 200 juta. PN Surabaya juga menjatuhkan denda uang paksa Rp 500 ribu per hari kepada RS International Hospitals Surabaya.

Atas putusan itu, giliran RS International Hospitals Surabaya yang tidak terima dan mengajukan kasasi. 

"Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkrit nilai kerugian yang sesungguhnya diderita (actual loss) atas penggunaan foto Penggugat untuk brosur dan iklan sehingga gugatan a quo terdapat ketidakjelasan atau kesimpangsiuran," kata pihak PR Siloam dalam memori kasasi yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (16/8/2016).

Menurut RS Siloam, seharusnya dr Arnold membuktikan kerugian yang rinci, riil dan konkrit. Pihak RS Siloam menyanggah argumen PN Surabaya yang menyatakan gugatan perdata tidak harus dibuat rinci tetapi sederhana sesuai Putusan Nomor 24 K/AG/2003 tertanggal 23 Februari 2004.

"Adanya ketidakjelasan itu telah menyebabkan perkara gugatan inlitis tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan a quo telah menuntut adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang maka harus dibuktikan secara riil, rinci, dan konkret," papar pihak RS Siloam.

RS Siloam merujuk pada surat perjanjian kerja antara dr Arnold dengan pihak RS yang salah satunya menyatakan dr Arnold berjanji mematuhi pedoman kode etik dan tunduk serta patuh terhadap peraturan perusahaan. RS Siloam memaparkan pasal 17 Peraturan Perusahaan Periode 2011-2013 yang menyatakan:

Segala bentuk barang (baik yang kasat mata atau tidak), jasa, sistem, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh pekerja selama bekerja di perusahaan dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan.

"Maka dipandang konstruksi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sejatinya telah terjadi pengadilan hak ekonomi atas objek hak cipta dari karyawan kepada Tergugat sebagai perusahaan," papar pihak RS Siloam.

RS Siloam juga berdalih bahwa sejatinya penggugaan foto para karyawannya untuk kegiatan promosi sudah lazim. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa guna menunjukkan mutu dan kualitas layanan jasa yang diberikan. Seperti iklan maskapai penerbangan dengan menggunakan model pramugari.

"Berdasarkan argumen di atas, sudah selayaknya judex juris menerima permohonan kasasi Tergugat," pinta RS Siloam.

Tapi apa kata MA?

"Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200 juta," kata majelis hakim. Duduk sebagai ketua majelis adalah hakim agung Soltoni Mohdally dengan anggota hakim agung Syamsul Ma'arif dan hakim agung Hamdi. MA menyatakan RS International Hospitals Surabaya nyata-nyata melanggar Pasal 12 ayat 1 UU Hak Cipta. Pasal itu berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Majelis kasasi menolak menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom).

"Karena tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti rugi," kata majelis memberikan alasan menolak tuntutan dwangsom itu dalam sidang yang digelar pada 13 April 2016 lalu. 

Thanks for reading & sharing Alnindo News

Previous
« Prev Post

Advertisement

alnindo electronics