Home » » SEKITAR 800 RIBU SITUS YANG DIBLOKIR PEMERINTAH

SEKITAR 800 RIBU SITUS YANG DIBLOKIR PEMERINTAH

Posted by Alnindo News on Senin, 09 Januari 2017

alnews

ALNEWS - Sudah ada 800 ribu situs yang telah diblokir pemerintah sampai Desember 2016. Hal tersebut dikemukakan oleh Samuel Abrijani sebagai Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Situs-situs tersebut mayoritas memuat konten pornografi dan judi serta ada juga yang memuat konten berita bohong (hoax).

Samuel menjelaskan pemblokiran itu mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Sebelum memblokir situs-situs tersebut, tim dari Kemenkominfo menganalisa terlebih dahulu konten yang dilaporkan masyarakat. "Setelah itu, baru kami tertibkan," jelas Samuel.
Menurutnya, bila pemerintah tidak peduli terhadap situs-situs penyebar berita bohong, maka bisa mengakibatkan terjadi kekacauan di masyarakat. Pemblokiran, kata Samuel, masih sebatas tahap peringatan. "Karena penyebar-penyebar hoax ini sudah seharusnya diproses hukum," ucapnya.

Pemblokiran situs dianggap sebagai upaya pembelajaran bagi para pemilik situs yang diduga menyebarkan hoax. Pengelola bisa mengajukan pemulihan untuk membuka blokir terhadap situsnya.
Samuel berujar selama ini Kemenkominfo tidak pernah memblokir media jurnalistik. Situs-situs yang diblokir, kata Samuel, mengklaim sebagai produk jurnalistik, namun sejatinya bukan.

Samuel menuturkan produk jurnalistik terikat dengan undang-undang dan kaidah pers. Bila para pemilik situs yang telah diblokir ingin diakui sebagai produk jurnalistik, ia meminta untuk mengikuti kaidah dan Undang-Undang tentang Pers. "Jangan mengklaim ini produk jurnalistik," ujarnya.

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan, pasca revolusi digital, banyak bermunculan situs-situs yang mirip seperti pers. Produknya dinamakan berita dan memiliki struktur kepengurusan. Menurut Imam, bila ingin disebut pers, maka harus mengacu pada UU Pers, kode etik, standar dan prinsip jurnalistik. "Dalam kaitan media yang diblokir, apakah kontennya sudah sesuai jurnalistik?" jelasnya.
Selain itu, bila ingin disebut sebagai pers, maka media itu harus terdaftar di Dewan Pers. "Sejauh ini, mereka (situs-situs yang diblokir) tidak terdaftar dalam Dewan Pers," ujarnya. 


Thanks for reading & sharing Alnindo News

Previous
« Prev Post

Advertisement

alnindo electronics